Google+ www.dadangjsn.blogspot.com Admin haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pada segenap Siswa-siswi, rekan-rekan Guru / Pendidik, Sahabat maupun Pengunjung secara umum lainnya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan situs ini ke depan. Semoga semakin bermanfaat... Salam Edukasi...!

PELAKSANAAN UN TAHUN 2015 DIDORONG KEMDIKBUD UNTUK JUJUR – BUDAYAKAN MALU BERBUAT CURANG

Sahabat Edukasi…

Berikut share info mengenai pelaksanaan UN tahun 2015 yang didorong untuk benar-benar jujur dari proses awal hingga akhirnya. Informasi selengkapnya yang admin rilis dari situs Kemendikbud RI sebagai berikut :

Jelang pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyerukan kepada dinas pendidikan, LPMP, dan penyelenggara UN untuk mengutamakan integritas. Hal tersebut disampaikan pada sosialisasi UN kepada kepala dinas pendidikan, kepala LPMP, dan wakil rektor I seluruh Indonesia, di Kantor Kemendikbud, Rabu (24/02/2015).
Mendikbud mengatakan, UN merupakan salah satu dari proses panjang dari pendidikan dan pelatihan pemerintahan yang baik. Sekolah yang sekarang diberikan kepercayaan untuk menentukan kelulusan, kata dia, diharapkan memegang kepercayaan tersebut sebagai amanat dan membudayakan malu jika berbuat curang.

“Kita garis bawahi, UN kita harapkan berjalan dengan spirit kejujuran yang tinggi. Mari kita dorong. Buat sekolah-sekolah atau masyarakat, kalau kita mengulang praktik-praktik yang pernah terjadi malu rasanya,” katanya.

Ia menyampaikan, peserta didik yang mengikuti UN saat ini akan bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia.  Akan sangat memalukan apabila dalam persaingan tersebut, meskipun kompetensi di bidang pengetahuan dan skill mumpuni, tapi tanpa integritas, akan sulit bagi mereka untuk bersaing. “Cerdas iya, skillful iya, keterampilan pengetahuan luas, tapi begitu masuk pada kemampuan untuk disiplin dalam kejujuran, menjalani drop, sayang sekali,” tuturnya.

Menteri Anies menekankan, meskipun saat ini masyarakat sedang melihat Indonesia yang penuh dengan masalah kejujuran, tapi siswa yang sedang berada di bangku sekolah saat ini akan hidup di era baru. Era yang menganggap kecurangan, contek menyontek, dan korupsi bukan lagi hal yang normal, sudah kuno.

Di UN tahun ini semua pihak didorong untuk menyelenggarakan UN yang baik dan sehat. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. "Komunikasi di antara kita juga berjalan baik terus dan mudah-mudahan perbauuikan yang akan kita jalankan gradual akan kita rasakan manfaatny," katanya. (Aline Rogeleonick)

JADWAL UN SMA/SMK SEDERAJAT DENGAN CBT SEMI ONLINE DILAKSANAKAN MULAI 7 APRIL 2015

Sahabat Edukasi yang berbahagia… 

Berikut share informasi dari Kemendikbud RI terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional untuk SMA/SMK dan sederajat yang menggunakan sistem CBT, selengkapnya sebagai berikut :

Pelaksanaan ujian berbasis komputer (computer based-test/CBT) dalam ujian nasional (UN) tahun ini untuk tingkat SMA/SMK/MA dimulai lebih awal dibandingkan jadwal pada penyelenggaraan ujian berbasis kertas (paper based-test/PBT).

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan, UN SMA/sederajat dengan CBT dilaksanakan selama enam hari, dimulai pada 7 April 2015.

“CBT dimulai lebih awal, tetapi berakhir pada hari yang sama dengan ujian paper based. CBT digelar selama enam hari, karena dalam satu hari hanya diujikan satu mata pelajaran yang terbagi dalam tiga sesi,” jelas Nizam dalam acara sosialisasi UN, di Jakarta, Rabu (25/2).

Selama Maret mendatang, seluruh siswa kelas XII yang sekolahnya menjadi perintis pelaksanaan CBT, akan melakukan try out UN dengan situasi sebenarnya. Ini dilakukan agar siswa terbiasa mengerjakan soal UN dengan pola ini. Nizam menyebut, uji coba semacam ini telah dilakukan di sekolah-sekolah di Jabodetabek.

“Dari uji coba itu, secara umum anak-anak terlihat cukup siap dengan komputer, karena tidak harus membulatkan jawaban, menghapus dengan hati-hati jika salah, atau mengotori lembar jawaban,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Nizam juga menambahkan, metode yang akan digunakan saat CBT nanti adalah semi-online. Artinya, ujian dilayani dengan server lokal, tetapi soalnya disinkronisasi dengan server pusat beberapa hari sebelum jadwal UN dimulai. “Hari ini tim kami diterjunkan ke daerah untuk melakukan verifikasi sekolah-sekolah dan meng-install aplikasi semi-online ini,” katanya.

Metode ini dinilai lebih aman karena tidak terhubung langsung dengan jaringan, sehingga mencegah peretas masuk dan meminimalisasi terjadinya gangguan jaringan. Pihaknya juga menggunakan costum browser yang mengunci aplikasi atau jendela browser lainnya, sehingga peserta UN hanya akan dihadapkan pada soal ujian di layar komputer.

Nizam juga mengatakan, pihaknya siap melayani sekolah yang memang memenuhi syarat melaksanakan UN dengan CBT. Sementara sekolah yang belum siap, tidak dipaksa menerapkan CBT pada UN tahun ini. (Ratih Anbarini)

ALUR / POLA PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU MELALUI PPGJ TAHUN 2015

Sahabat Edukasi… Berikut Alur Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ) Tahun 2015.

Sertifikasi guru tahun 2015 dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang selanjutnya disebut sertifikasi guru melalui PPGJ.

Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 ditunjukkan pada berikut :


Penjelasan alur sertifikasi guru melalui PPGJ yang disajikan pada gambar di atas adalah sebagai berikut :
1. Guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.

2. Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).

3.   Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL.

4.   Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta workshop di LPTK. Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan.

5. Workshop dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan peer teaching/peer counceling yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara.

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas.

Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti workshop pada tahun berikutnya.

6.   PKM dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antar semester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya.

Rambu-rambu pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:

1)   PKM dilaksanakan di sekolah tempat guru bertugas.

2)   Beban belajar PKM 14 SKS dengan durasi waktu 2 bulan, dengan ekuivalen waktu 10 jam per hari.

3)   Supervisi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh guru inti atau pengawas/kepala sekolah yang ditunjuk.

4)   Peserta PKM wajib melaksanakan dan membuat laporan PTK/PTBK sesuai dengan format dan waktu yang ditentukan dan disahkan oleh kepala sekolah dan dipublikasikan di perpustakaan/ruang baca sekolah.

5) Uji kinerja dilaksanakan di akhir PKM oleh Asesor LPTK Penyelenggara dan guru inti (supervisor setempat), peserta wajib menyerahkan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK) yang akan dipraktikkan pada saat uji kinerja.

6)   Peserta yang belum lulus ujian kinerja, diberikan kesempatan menempuh ujian ulang maksimum 2 (dua) kali.

7) Uji kinerja dilaksanakan di sekolah cluster dan penetapannya disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan/atau disesuaikan dengan KKG dan MGMP.

8)   Ujian Tulis Nasional (UTN) dilaksanakan secara on-line dan untuk daerah tertentu secara off-line.

7.  Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan.

Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.

Demikian informasi mengenai alur sertifikasi guru melalui PPGJ Tahun 2015 yang admin share dari Buku 1 Edisi Revisi. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru2015. Semoga bermanfaat dan terimakasih…

CARA PROSES PENGAJUAN MUTASI / PINDAH PTK DAN PANDUAN CETAK SM01 DI PADAMU NEGERI

Sahabat Operator / Admin Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Padamu Negeri yang berbahagia…

Mutasi / pindah sekolah dilakukan apabila seorang PTK melakukan pindah sekolah Induk dari sebuah sekolah ke sekolah lainnya.

Ini berlaku seluruh proses pengajuan mutasi dari PTK baik dalam satu kabupaten, provinsi dan daerah yang sama ataupun berbeda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika PTK akan melakukan Mutasi, silahkan ikuti langkah-langkah melakukan / mengajukan proses Mutasi PTK di Padamu Negeri sebagai berikut :

1.   Akses http://padamu.siap.web.id pilih Login PTK.
2.   Masukan ID dan Password login Anda.
3.   Pilih PADAMU PTK.

4.   Pada halaman dasbor PTK, pilih menu Mutasi >> klik tombol Cetak Surat Ajuan.

5.   Perhatikan Alur Mutasi berikut untuk mempermudah pemahaman proses mutasi.
6.   Pilih Wilayah /Instansi tujuan dengan memilih kota/kabupaten instansi tujuan mutasi.

7.   Masukan kata kunci pencarian, dapat berupa nama sekolah maupun jenjang sekolah. Misal Sidayu atau SMA >> Enter/klik icon pencarian. Kemudian akan ditampilkan hasil pencarian, pilih / klik nama sekolah tujuan mutasi pada daftar hasil pencarian.

8.  Periksa ulang tujuan mutasi sekolah Anda, jika sudah benar klik tombol Benar & Lanjut. Klik batal, / Pilih Instansi lain untuk merubah instansi tujuan.

9.  Silakan cetak surat Ajuan Mutasi Anda dengan klik tombol Cetak Surat Ajuan, kemudian serahkan ke Admin Disdik tempat instansi induk lama Anda bernaung.
10. Berikut contoh surat Ajuan Mutasi (SM01).
11. Untuk melihat panduan Persetujuan Mutasi Keluar oleh ADMIN DISDIK  tempat instansi lama Anda bernaung, klik di sini.

12. Untuk melihat panduan Persetujuan Mutasi Masuk oleh ADMIN DISDIK  tempat instansi baru Anda bernaung, klik di sini.

Demikian cara mengajukan proses mutasi / pindah PTK dan panduan cetak SM01 di Padamu Negeri yang admin share dari http://bantuan.siap-online.com. Semoga bermanfaat dan terimakasih…

SURAT EDARAN RESMI BPSDMPK-PMP TENTANG AGENDA KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI PADAMU NEGERI

Sahabat PTK serta Rekan Operator/Admin Sekolah/Madrasah Padamu Negeri Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berbahagia….

Berikut surat edaran resmi dari BPSDMPK-PMP Nomor 3868/J/PR/2015 Perihal Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dikirimkan seluruh Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendldikan Provinsi, Kepala Kanwil Kemenag, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Mapenda Kemenag, dan Kepala Sekolah/Madrasah seluruh Indonesia

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa berkenaan dengan Perpres no.14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Kemudian disampaikan bahwa rangkaian agenda pelaksanaan program-program  BPSDMPK-PMP Kemdikbud tetap aktif dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan program-program dimaksud meliputi:

1.   Keaktifan NUPTK/PeglD periode semester genap tahun pelajaran 2014/2015.
2.   Verval NRG (Nomor Registrasi Guru).
3.   Sertifikasi Guru PPGJ 2015.
4.   PKB Kepala Sekolah dan Pengawas (ProDEP).
5.   PKB Guru (DIO).
6.   Uji Kompetensi Guru (UKG). 
7.   Penilaian Kinerja Guru (PKG) Online.dan  diklat-diklat GTK lainnya.
8.  Program-program tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut. Disampaikan pula bahwa sesuai amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nasional, BPSDMPK-PMP sedang melaksanakan proses integrasi data pada Layanan Padamu Negeri dengan Layanan DAPODIK yang dikelola oleh PDSP (Pusat Data dan Statistik Pendidikan) sebagaimana diagram berikut :


Proses  integrasi data  dimaksud  dalam  rangka  untuk mensinergikan sistem pengelolaan data pendidikan skala nasional yang lebih terpadu ke depannya.

Demikian info mengenai surat edaran Padamu Negeri semester 2 (genap) tahun pelajaran 2014/2015 yang admin share dari laman Padamu Negeri. Semoga bermanfaat dan terimakasih…

PENJELASAN BAGI GURU YANG SUDAH BERSERTIFIKAT PENDIDIK NAMUN BELUM MEMILIKI NRG TERKAIT VERVAL NRG PADAMU NEGERI 2015

Sahabat Operator / Admin Sekolah / Madrasah Padamu Negeri 2015 yang berbahagia…

Terkait dengan adanya fitur baru Padamu Negeri yang telah dirilis pada hari Senin, 23 Februari 2015 yakni Fitur Verval NRG (Nomor Registrasi Guru) di Padamu Negeri pada periode semester genap tahun pelajaran 2014/2015 ini.

Terkait dengan VerVal ini, Tim Padamu Negeri menyampaikan bahwasannya VerVal NRG yang tersedia di login akun individu masing-masing berlaku baik bagi Pendidik (Guru) yang sudah memiliki NRG sebelumnya maupun yang sudah memiliki sertifikasi guru namun belum memiliki NRG.


Sedangkan bagi yang sudah memiliki sertifikasi guru/pendidik melalui jalur PLPG, PPGJ dan PPG namun belum memiliki NRG, maka akan diterbitkan NRG-nya melalui proses VerVal NRG di Padamu Negeri. Untuk itu pastikan data PegID/NUPTK Anda telah teregister di Padamu Negeri dengan status aktif bintang 4 kuning.

Kemudian, untuk melihat Panduan / cara Verval NRG Padamu Negeri bagi guru yang belum memiliki NRG, silahkan dilihat pada panduan pengajuan NRG Baru bagi PTK Guru yang sudah bersertifikasi pendidik namun belum memiliki NRG pada periode ini dapat dilihat pada share info pada links artikel berikut.

Sedangkan untuk melihat panduan Verval NRG bagi PTK Guru yang sudah memiliki NRG dapat dilihat pada links berikut.

Demikian informasi bagi rekan-rekan guru yang sudah bersertifikat pendidik namun belum memiliki NRG, yang mana NRG-nya akan diterbitkan melalui proses Verval NRG di Padamu Negeri. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Edukasi…!

PANDUAN VERVAL NRG PADAMU NEGERI 2015 SERTA CARA CETAK SURAT PENGAJUAN S26A & S26B

Sahabat PTK dan Rekan-rekan Operator / Admin Sekolah / Madrasah Pengguna Padamu Negeri di semester 2 (genap) tahun pelajaran 2014/2015 yang berbahagia…

NRG (Nomor Registrasi Guru) adalah nomor unik yang dimiliki guru yang sudah bersertifikasi. Semua guru yang telah sertifikasi memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Para guru tersebut wajib melakukan verifikasi dan validasi (Verval) NRG melalui layanan PADAMU NEGERI. 

Apabila tidak melakukan verval atau registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. Bagi guru yang belum memiliki NRG disediakan fitur untuk ajuan NRG Baru

Berikut panduan / langkah-langkah dalam proses VerVal NRG beserta panduan cetak surat pengajuan S26a dan S26b :

1.   Akses http://padamu.siap.web.id dan pilih Login PTK.

2.   Pilih layanan PADAMU PTK.

3.   Pada Dasbor PTK, pilih menu VerVal NRG. Klik Ajukan VerVal.

4.   Pada kotak dialog VerVal NRG PTK, pilih Jenis Ajuan,  pilih Telah memiliki NRG bagi yang telah memiliki NRG dan isi nomor NRG Anda. Klik Benar & Lanjut.

5.   Bagi PTK yang belum memiliki NRG, Pilih opsi Belum, dan klik Benar & Lanjut.

6.  Selanjutnya, isikan Data Sertifikasi Anda dengan benar (Pastikan Anda telah menyiapkan file scan sertifikasi / piagam dan ijazah terakhir Anda untuk diunggah, file yang dapat diunggah adalah file dengan tipe gif, png, atau jpeg dengan maksimal ukuran file 1MB), Klik Benar & Lanjut untuk menyimpan data.

7.  Konfirmasi data sertifikasi yang telah Anda isikan, jika masih kurang sesuai, klik Edit Kembali. Jika telah sesuai klik Simpan.

8.   Jika data berhasil diunggah, selanjutnya Cetak Surat Ajuan Anda.

9.   Berikut Contoh Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru (S26a)
10. Berikut Surat Ajuan Verval Nomer Registrasi Guru (NRG) - (S26b).

11. Ajukan verval NRG melalui Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan. Jika disetujui oleh Dinas, guru akan menerima bukti VerVal NRG.

Kemudian, untuk melihat Panduan / cara Verval NRG Padamu Negeri bagi guru yang belum memiliki NRG, silahkan dilihat pada panduan pengajuan NRG Baru bagi PTK Guru yang sudah bersertifikasi pendidik namun belum memiliki NRG pada periode ini dapat dilihat pada share info pada links artikel berikut.

Demikian panduan cara Verval NRG di Padamu Negeri pada semester 2 (genap) tahun pelajaran 2014/2015 yang admin share dari http://bantuan.siap-online.com. Semoga bermanfaat dan terimakasih... Salam Edukasi...!

DOWNLOAD PAPARAN P2TK DIKDAS TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA PENGELOLAAN DATA GURU UNTUK PERENCANAAN KEBUTUHAN, PEMBINAAN KARIR, DAN KESEJAHTERAAN GURU

Sahabat Edukasi…

Berdasarkan PP No. 74 tahun 2008 pada Pasal 15 diatur tentang Persyaratan menerima Tunjangan  Profesi bagu Guru/Pendidik bahwasannya Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b.   memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau  Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d.   terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; 
e.   berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f.  tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Selain itu, dalam Permendiknas 35 Tahun 2010 memuat ketentuan bahwasannya Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.

Selain adanya tunjangan profesi yang didasarkan pada prestasi, dalam Juknis Permendiknas 35 Tahun 2010 diatur tentang sanksi di mana Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi berupa dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi;


Selain itu, Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan mendapatkan sanksi-sanksi :

a.   diberhentikan sebagai guru;
b. wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; 
c. wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan

Dan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya. Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.

Jika pembayaran dilakukan pusat  maka tugas di atas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIK.

Untuk lebih jelas dan detailnya informasi ini, silahkan unduh Paparan P2TK Dikdas yang disampaikan pada Rakor terkait Tunjangan pada bulan Februari 2015 ini pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih…

SIKLUS PENGIRIMAN DATA DARI DAPODIK SEKOLAH KE SERVER DAPODIK PUSAT

Sahabat Edukasi…

Untuk menjamin kualitas data, jika data yang dikirim belum valid guru dapat melihat di website serta dapat mengirimkan perbaikan data secara berulang-ulang sampai data dinyatakan valid dan digunakan untuk penerbitan SK Tunjangan.


Periode waktu guru untuk memperbaiki adalah setiap saat selama 6 bulan (1 semester).

Untuk Jaminan Kualitas Data DAPODIK dilakukan pengecekan :

1.   Status Guru aktif mengajar dengan adanya penugasan dari Kepsek (belum pensiun)
2.   Rombel guru mengajar yang diakui harus ada siswa (dibuktikan dgn NISN)
3.   Tidak diperkenankan guru mengajar  di rombel yg sama untuk mapel yang sama
4.   Guru mengajar sesuai sertifikat pendidiknya.
5.   Beban kerja mengajar min 24/mgg dihitung oleh sistem bukan dientri oleh operator
6. Pengecekan terhadap kepemilikan secara fisik ruang Lab dan Perpustakaan untuk pengakuan tugas tambahan.
7.   Pengecekan Jumlah rombel untuk membatasi jumlah wakasek agar sesuai yg diperbolehkan
8.   Kebenaran Data  Guru Bukan PNS akan dicek silang dengan fisik dokumen inpassing yang dikirim ke pusat dan berkas fisik PAK guru pada SIMPAK di Kab/Kota
9.   Direncanakan untuk memastikan kebenaran data guru PNS, Kemdikbud dapat mengakses Database BKN (Aplikasi SAPK) sehingga tidak ada pengiriman berkas ke kemdikbud (paperless)

Oleh karena itu, Perlu Kerjasama Antara Kemdikbud dengan BKN untuk dapat saling mengakses data Guru PNS Daerah. Hal ini diperlukan karena pengelolaan database kepegawaian Guru PNS Golongan III/a s.d IV/b masih menjadi kewenangan PEMDA. Dengan demikian Kemdikbud tidak perlu lagi meminta berkas kepegawaian Guru PNSD (paperless untuk kemdikbud). (Referensi artikel : Paparan P2TK Dikdas

5 APLIKASI PENGELOLAAN GURU BERBASIS WEB YANG BERSUMBER DARI DATA DAPODIK SECARA REALTIME

Sababat Edukasi…

Hingga saat ini terdapat 5 (lima) aplikasi pengelolaan guru berbasis web yang mana data-datanya berasal dari Dapodik yang dapat diakses secara realtime berdasarkan kebutuhan data dan validasi pada masing-masing data guru bersangkutan.

Berikut 5 (daftar) aplikasi pengelolaan guru tersebut :


1.   Aplikasi Inpassing : (Penyetaraan Jabatan dan Pangkat dalam rangka pembinaan Karir Guru Bukan PNS)

Berdasarkan persyaratan data di DAPODIK guru akan dipanggil untuk mengirimkan berkas inpassing. Guru dapat melihat status perjalanan dokumen inpassingnya mulai dari status berkas diterima, proses verifikasi, penilaian berkas, penetapan PAK, dan status pengiriman SK ke guru melalui layanan berbasis web (p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id)

2.   Aplikasi Tunjangan : Menampilkan Status data guru sebagai Feedback untuk memperbaiki data jika ada Kesalahan, dan menampilkan status SK tunjangan jika data sudah Valid

Guru dapat melihat datanya setiap saat melalui website. Jika ada kesalahan dapat memperbaiki dan mengirimkan kembali sampai data tersebut valid untuk dapat diterbitkan SK Tunjangannya. Selain itu layanan ini juga menjadi pintu masuk informasi guru sudah terpanggil untuk ikut inpassing atau belum. Guru dapat melihat status datanya mulai dari profil guru, status pemenuhan beban kerja 24/mgg, status linier antara mapel yang diampu dengan sertifikat pendidik, mapping rombel terkait penugasan mengajar, dan penguncian jam jika SK Tunjangan guru sudah terbit.

3.   Aplikasi  SIM Rasio : Menampilkan Peta Kelebihan dan Kekurangan Guru permapel, perprovinsi, perkab/kota, perkecamatan, dan persekolah,

Aplikasi ini dirancang terintegrasi dengan DAPODIK sehingga perubahan data pada dapodik akan merubah grafik pada SIM RASIO. Jika kab/kota melakukan pemindahan guru dan sekolah mengirimkan data perubahan tersebut melalui dapodik maka akan terlihat hasilnya pada Grafik. Dinas Pendidikan dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru, baik untuk penentuan formasi CPNS Guru maupun untuk redistribusi guru antar sekolah.

Hal ini penting dilakukan karena beban mengajar 24 jam/mgg sangat penting bagi guru untuk memperoleh Angka Kredit dalam rangka pembinaan karir dan penerbitan SK Tunjangan Profesinya (Pasal 15 Peraturan Pemerintah tahun 2008). Selain itu sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemdikbud dapat melakukan pengendalian formasi pendidik sehingga dapat memastikan usulan formasi dari kab/kota ke Menpan selaras dengan perhitungan  Kebutuhan Guru oleh Kemdikbud melalui SIM Rasio.

4.   Aplikasi  SIM PAK : Mengelola Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan berdasarkan Penilaian Kinerja dan Pengeb. Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

Aplikasi ini dirancang terintegrasi dengan DAPODIK sehingga perubahan data pada dapodik akan merubah grafik pada SIM RASIO. Jika kab/kota melakukan pemindahan guru dan sekolah mengirimkan data perubahan tersebut melalui dapodik maka akan terlihat hasilnya pada Grafik.

Dinas Pendidikan dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru, baik untuk penentuan formasi CPNS Guru maupun untuk redistribusi guru antar sekolah. Hal ini penting dilakukan karena beban mengajar 24 jam/mgg sangat penting bagi guru untuk memperoleh Angka Kredit dalam rangka pembinaan karir dan penerbitan SK Tunjangan Profesinya (Pasal 15 Peraturan Pemerintah tahun 2008).

Selain itu sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemdikbud dapat melakukan pengendalian formasi pendidik sehingga dapat memastikan usulan formasi dari kab/kota ke Menpan selaras dengan perhitungan  Kebutuhan Guru oleh Kemdikbud melalui SIM Rasio.

5.   Aplikasi  EIS (Executive Information System) : Menampilkan Laporan-Laporan terkait Data Guru, Tunjangan, dan Karir

Demikian informasi mengenai 5 aplikasi pengelolaan guru berbasis web di tahun 2015 yang admin share dari paparan P2TK Dikdas terkait tunjangan bagi guru tahun 2015. Semoga bermanfaat dan terimakasih… (Referensi artikel : Paparan P2TK Dikdas)

ALUR INFORMASI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU, KARIR, DAN TUNJANGAN PROFESI

Sahabat Edukasi… Berikut alur informasi terkait penataan dan pemerataan guru, karir, dan tunjangan profesi selengkapnya sebagai berikut :

1. Sekolah mengirimkan data Profil Sekolah, Guru, Siswa, dan Sarana prasarana.
2.   Aplikasi Tunjangan memvalidasi data guru yang dapat diakses oleh guru secara on-line untuk memperbaiki dan mengirimkan kembali  (Langkah 1) jika datanya belum benar.
3.   Jika Data Guru sudah benar, maka akan terbit SKTP, Jika Guru PNS Daerah operator Tunjangan dapat mendownload SKTP dimaksud untuk segera dibayarkan tunjangannya dan Guru dapat melihat SK melalui layanan website P2TK Dikdas (p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id).
4.   Untuk Guru Bukan PNS, Jika Data sudah benar, maka akan terbit SKTP dan Guru dapat melihat SK melalui layanan website P2TK Dikdas. Pembayaran dilakukan oleh Direktorat langsung ke rekening Guru Bukan PNS. (p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id)

5.   SIM Rasio mengambil row data dari DAPODIKDAS.
6.   Usulan calon guru yg akan disertifikasi, diharapkan menggunakan dapodik maka calon yg diusulkan sudah mempunyai 24 jam sehingga ketika dinyatakan lulus dan kembali kesekolah tidak kesulitan jam mengajar dan bisa terbit SKTP. Selain itu calon dipilih dari kab/kota dengan mempertimbangkan sebaran guru permapel yg sudah sertifikasi. Hal ini untuk menghindari penumpukan guru yg disertifikasi. (Saat ini calon dijaring oleh pusbangprodik dgn sumber data yang berbeda dgn DAPODIK)
7.   Data kelulusan dari Pusbangprodik sering terlambat diterima sehingga berakibat keterlambatan perhitungan kebutuhan alokasi tunjanga profesi untuk transfer daerah yg dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Masalah ini bisa teratasi jika usulan calon diambil dari dapodik karena gaji pokok dan sebaran kab/kota setiap guru sudah ada. PMK dapat disusun tanpa menunggu kelulusan 100% dari Pusbangprodik.  (Saat ini calon dijaring oleh pusbangprodik dgn sumber data yang berbeda dgn DAPODIK)
8.   Usulan alokasi dana tunjangan profesi transfer daerah untuk PNS Daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
9.   Kab/Kota/BKN/MENPAN dapat mengakses peta kelebihan dan kekurangan guru yang disiapkan oleh Kemdikbud per Kab/Kota, per Kec, per Sekolah, dan per Mapel, termasuk informasi kebutuhan guru sebagai dasar Redistribusi dan data kebutuhan formasi CPNS di sekolah negeri.
10.   Kab/Kota/BKN/MENPAN dapat menggunakan data ini sebagai kontrol terhadap usulan formasi sehingga selaras antara kebutuhan sekolah, usulan kab/kota  dan formasi yang disediakan oleh menpan (tepat  sulan, tepat formasi, dan tepat penempatan).
11.    Dalam rangka memastikan bahwa hanya guru yg kompeten yang bisa naik pangkat dan menerima tunjangan (Pasal 2 Permendiknas 35 Th. 2010), maka dilakukan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) di sekolah. Salah satu syaratnya adalah guru harus mengajar minimal 24 jam/mgg.
12.    Semua guru harus dinilai kinerjanya dan wajib ikut PKB. Nilai dari PK Guru dan PKB menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru.
13.   Bagi guru Bukan PNS harus disetarakan Jabatan dan pangkatnya atai biasa disebut inpsssing (Permendikbud 28 Th. 2014) dan Bagi PNS dan Bukan PNS yg sudah di inpassing harus disesuaikan dan ditetapkan Angka Kreditnya (Permendikbud 4 Th. 2014) agar  bisa ikut pembinaan karir seperti PNS.
14.   SIMPAK akan menghasilkan Angka Kredit guru jika berdasarkan hasil penilaian memenuhi kecukupan nilai, maka akan terbit SK kenaikan Jabatan dan Pangkat
15.   Berdasarkan SK Kenaikan Jabatan dan pangkat sebagai bukti guru Kompeten maka akan disertasi terbitnya SK tunjangan (Tunjangan bukan lagi hanya memenuhi 24 jam saja tetapi sudah dikaitkan dengan kompetesi)

Referensi artikel : Paparan P2TK Dikdas 2015

Share Artikel Ini

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More